PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN PESISIR MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN - Karina Adisty , Keny; Endah, Kiki; Sujai, Ii (Jurnal Otonomi, 2024)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Masyarakat nelayan di Desa Pangandaran memiliki permasalahan dalam pengelolaan sumber daya dan perekonomian yang salah satunya karena terbatasnya akses masyarakat nelayan ke perbankan yang berdampak pada modal usaha masyarakat nelayan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penguatan kelembagaan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penguatan Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penguatan Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran sudah berjalan dilihat dari indikator adanya pelatihan tentang penanganan alat tangkap ikan yang aman dan ramah lingkungan, adanya fasilitas akses organisasi nelayan terhadap pelayanan pendukung seperti pelatihan teknis, kolaborasi antara pemerintah masyarakat nelayan dan pihak-pihak terkait untuk dapat merumuskan peraturan yang adil dan dapat diterapkan, melakukan evaluasi dan edukasi terkait dengan program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat nelayan terhadap aspek-aspek sistem kesdaran kebijakan lingkungan, dan penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif dan pengelolaan sistem lingkungan pada indikator penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhdap lingkungan. Akan tetapi masih belum optimal karena masih ditemukannya permasalahan-permasalahan diantaranya belum adanya pelatihan pengolahan ikan dan belum adanya program untuk pencegahan overfishing, belum adanya kepatuhan masyarakat nelayan sehingga masih adanya pelanggaran terhadap regulasi.