KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DI AKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN DI W: (Studi Kasus Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm) - Septiawan, Ragil; Herlina, Nina; Hermana, Anda (Pustaka Galuh Justisi, 2024)
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat bergerak menuju era modern, Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, Pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan mengenai sanksi pasal tersebut diatur secara terpisah pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi yaitu : faktor-faktor, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di wilayah hukum Tasikmalaya (Studi kasus putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Tsm). Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan dan kejelasan permasalahan serta merumuskan kembali permasalahan tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama studi untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan obyektif. Peneltian menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif yaitu yaitu metode penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana ini karena pelaku emosi dan ingin memuaskan hasrat seksualnya dengan cara threesome dan untuk mendapatkan keuntungan. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku lebih mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologis dalam pertimbangannya, sehingga Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, diterapkan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saran penulis dalam penelitian ini, bagi masyarakat harus peran aktif dalam menanggulangi tindak pidana penyimpangan seksual, sehingga tidak akan terulangnya kembali tindak pidana. bagi aparat penegak hukum harus aktif dalam mengencarkan sosialisasi tentang bahanya penggunaan media sosial didalam keluarga, dan juga aktif untuk melakukan penyuluhan ke masyarakat