PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA PERDATA PADA PENGADI - Malik Ibnu Sina, Moh; Juanda, Enju; Rusydi, Ibnu (Pustaka Galuh Justisi, 2024)
Bahwasanya apabila suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan keberlangsungan nya, maka dapat dilakukan perceraian yang salah satu alasannya adalah terjadi dapat dibuktikan telah terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut apabila dalam suatu proses perceraian dapat dibuktikan terjadi perselisihan terus menerus suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut apabila dalam suatu proses perceraian dapat di buktikan terjadi perselisihan terus menerus suatu perkawinan dapat di putuskan dengan perceraian dan dapat dibuktikan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak memungkinkan lagi perkawinan tersebut dapat dipertahankan lagi, hal itu sebagaimana telah di pertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA dengan Register Perkara Nomor 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms. Adapun yang menjadi identifikasi masalahnya adalah: Apakah yang menjadi pertimbangan Hukum pada Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A dengan Register Perkara Nomor 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms? bagaimanakah Putusan Hakim pada Perkara Perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A dengan Register Perkara Nomor 3407/Pdt.G/2023/PA.Cms? Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan metode pendekatan komparatif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Penelitian ini menghasilkan simpulan: bahwa Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A Dengan Register Perkara Nomor 3407/Pdt.G/ 2023/PA.Cms menolak permohonan talak yang diajukan oleh pemohon dengan alasan kurangnya pemenuhan persyaratan yang dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Meskipun pemohon telah menyatakan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta pemisahan tempat tinggal dengan termohon selama kurang lebih 3 bulan, namun tidak cukup dipertimbangkan karena kurangnya rincian dan bukti yang memadai. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang mengacu pada Undang-undang tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur pemberian talak. Selain itu, biaya perkara juga ditetapkan menjadi tanggung jawab pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa yang menjadi putusan Hakim pada Perkara Perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A Dengan Register Perkara Nomor: 3407/Pdt.G/2023/ PA.Cms, yaitu sebagai berikut: Majelis hakim menjatuhkan putusan permohonan cerai talak tersebut tidak dapat diterima karena surat permohonan tersebut gugur karena tidak berdasarkan hukum. Permohonan yang diajukan tersebut tidak jelas atau kabur karena tidak memiliki dasar permohonan yang jelas.